Peraturan SPA yang baru menjadikan bank, fintech, dan penyedia pembayaran sebagai garda terdepan melawan taruhan tanpa lisensi, didukung pembekuan rekening, penyitaan dana, dan kemungkinan tanggung jawab pajak bagi lembaga yang tetap mengalirkan uang tersebut.

Begitu regulator taruhan Brasil menandai suatu operator sebagai ilegal, bank dan perusahaan pembayaran hanya punya waktu 24 jam untuk mengunci rekeningnya dan membekukan dana di dalamnya, berdasarkan peraturan baru dari Sekretariat Hadiah dan Taruhan (SPA) Kementerian Keuangan.

Peraturan SPA/MF No. 2.750/2026 ditandatangani pada 10 September oleh Sekretaris SPA Daniele Correa Cardoso dan diterbitkan pada Senin, 14 September, dalam edisi tambahan Lembaran Resmi Federal, serta berlaku pada hari yang sama. Peraturan ini menggantikan peraturan Maret 2025 (No. 566) yang jauh lebih luas tentang pokok yang sama dan menjabarkan, langkah demi langkah, bagaimana kewenangan pemblokiran rekening dalam UU Taruhan 2023 (UU No. 14.790) dan Dekret No. 13.033 bulan Juni akan dijalankan dalam praktik.

Menelusuri aliran uang

SPA telah memblokir lebih dari 60.000 situs taruhan ilegal, dengan proses yang diotomatiskan sejak Oktober 2025, menurut angka yang dipaparkan kepada sebuah komisi Dewan Perwakilan pada Agustus oleh Carlos Renato Resende, wakil sekretaris bidang pemantauan dan pengawasan sekretariat tersebut. Resende mengatakan bahwa penelusuran ke mana uang dari situs-situs itu mengalir telah membawa pejabat ke beberapa ratus perusahaan penerima dana, logika yang sama yang kini dituangkan ke dalam aturan untuk seluruh sistem keuangan.

Bank sudah menjadi bagian dari upaya ini dalam kerangka lama. Hingga akhir 2025, 54 lembaga keuangan dan pembayaran telah mengirimkan 1.255 laporan kepada SPA yang melibatkan 1.687 orang yang diduga mentransfer uang ke perusahaan taruhan tanpa izin, yang berujung pada penutupan 550 rekening bank, 265 di antaranya sudah teridentifikasi ilegal.

Aturan baru ini mencakup bank, lembaga pembayaran, dan operator skema pembayaran. Dalam skema kartu, kewajiban memantau, melaporkan, dan memblokir jatuh pada acquirer dan sub-acquirer yang memegang kontrak dengan merchant penerima dana.

Daftar periksa tanda bahaya bagi tim kepatuhan

Pasal 5 adalah bagian di mana peraturan ini menjadi sangat rinci, menjabarkan tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai tim kepatuhan. Di antaranya: nominal seukuran deposit yang berulang atau berkumpul dalam rentang yang sama; lonjakan transfer kecil dan menengah dari banyak pengirim berbeda dalam jangka waktu singkat; deskripsi transfer Pix yang menyebut istilah seperti apostas (taruhan), bônus, recarga (isi ulang), palpites (tips), atau prêmios (hadiah), atau nama merek yang mengisyaratkan situs taruhan; serta kebiasaan mengganti kunci Pix, kode QR, atau rekening penerima tepat setelah salah satunya diblokir atau ditutup.

Profil penerima juga penting. Pembayaran ke perusahaan yang terdaftar di kantor virtual, ruang coworking, atau alamat tempat tinggal memicu tanda bahaya, begitu pula perusahaan yang baru didirikan yang tiba-tiba menerima banyak transfer tersebar yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang dinyatakan. Penggunaan gateway pembayaran atau perantara lain untuk menyembunyikan penerima manfaat akhir atau tujuan transaksi juga merupakan tanda peringatan, demikian pula pemindahan lanjutan yang cepat atau penyebaran dana, termasuk melalui aset virtual.

Peraturan ini juga menciptakan kategori orang perantara (pessoa intermediária): setiap individu atau perusahaan yang berulang kali memindahkan dana atas nama operator tanpa lisensi. Tujuannya adalah menjerat bukan hanya merek taruhan, tetapi juga jaringan orang suruhan, yang di sana dikenal sebagai laranjas, serta penyedia pembayaran yang berada di antara petaruh dan operator untuk mengaburkan siapa yang sebenarnya dibayar.

Indikator lain mencerminkan lanskap perizinan Brasil yang berlapis-lapis: transfer berulang dalam jumlah cukup besar dari individu yang alamat terdaftarnya berada di luar negara bagian atau Distrik Federal yang memberi izin kepada operator penerima; klaim otorisasi tingkat kota; dan pembayaran yang dihimpun oleh perusahaan selain yang secara resmi berlisensi. Lembaga diharapkan menimbang sinyal-sinyal ini secara bersamaan dan sebanding dengan risikonya, dengan mencocokkan pola transaksi terhadap data registrasi dan profil ekonomi setiap nasabah.

Tenggat waktunya: 45 hari, satu hari kerja, 24 jam

Begitu situasi mencurigakan teridentifikasi, lembaga punya waktu paling lama 45 hari untuk menyelesaikan peninjauannya. Jika peninjauan itu menemukan tanda-tanda taruhan ilegal, kasus tersebut harus dilaporkan ke SPA paling lambat hari kerja berikutnya. Pengajuan laporan tidak berarti SPA telah memutuskan bersalah terhadap siapa pun, dan laporan itu sendiri tidak serta-merta berujung pada pemblokiran.

Keputusan itu berada di tangan SPA, yang menerbitkan berita acara resmi tentang ketidaksesuaian (auto de constatação de irregularidade). Dokumen yang sama membuka proses administratif untuk menyita dana yang dibekukan bagi pemerintah federal, di mana operator tetap memiliki hak untuk membela diri. Berita acara itu menyebut nama operator, menguraikan bukti, dan mencantumkan situs web serta aplikasi yang digunakannya.

SPA kemudian memberi tahu lembaga-lembaga melalui sistem elektronik yang aman, sekaligus memberi peringatan kepada Bank Sentral untuk keperluan pengawasan. Lembaga punya waktu 24 jam untuk membekukan rekening operator yang ditandai dan memasang mekanisme yang menghentikan pembayaran baru agar tidak sampai kepadanya, secara langsung maupun tidak langsung, lalu hingga 48 jam setelah pembekuan untuk mengonfirmasi kepatuhan kepada SPA. Lembaga tidak bisa lepas tangan hanya karena operator tersebut bukan nasabah mereka: kewajiban menghentikan pembayaran tetap berlaku meskipun mereka tidak memegang rekening atas nama operator itu.

Petaruh akan merasakan perubahannya di titik pembayaran. Ketika nasabah mencoba mengirim uang kepada pihak yang disebut dalam berita acara ketidaksesuaian, bank wajib memberi tahu bahwa transaksi tidak dapat diproses karena adanya pemberitahuan SPA. Berkas kasus kemudian diserahkan ke Sekretariat Nasional Keamanan Publik di Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik, yang menjalankan proses penyitaan.

Risiko pajak, dan perlindungan hukum

Peraturan ini juga membawa sanksi finansial bagi lembaga itu sendiri. Pemberitahuan pemblokiran dapat disertai komunikasi resmi tentang tanggung jawab pajak bersama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pelengkap No. 224/2025, sebagaimana diatur oleh Peraturan Kementerian Keuangan No. 1.766 tanggal 17 Juni 2026. Sederhananya, bank atau fintech yang tetap memproses pembayaran untuk operator setelah mengetahui operator itu ilegal bisa ikut menanggung tunggakan pajak operator tersebut.

Di sisi lain, laporan yang dibuat dengan itikad baik tidak membuat lembaga pelapor terkena tanggung jawab perdata atau administratif, sebuah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mendorong bank dan perusahaan pembayaran melaporkan kasus bahkan tanpa bukti yang meyakinkan. Laporan ini juga dipisahkan dari kewajiban antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang sudah ada pada lembaga. Teks peraturan ini juga bersandar pada Resolusi Dewan Moneter Nasional No. 5.320 tanggal 25 Juni 2026 sebagai dasar hukum bagi lembaga untuk menolak transaksi, sebuah tanda koordinasi sebelumnya antara SPA dan otoritas moneter Brasil.

Tim kepatuhan juga akan mendapatkan daftar putih sebagai acuan. SPA wajib menerbitkan dan terus memperbarui daftar semua operator resmi di situs webnya, yang dapat diunduh dalam format terstruktur dan, bila teknologinya siap, dapat diakses melalui API. Setiap entri setidaknya akan menampilkan akta otorisasi, nama perusahaan, nomor pajak perusahaan CNPJ, serta nama merek dan domain yang berlisensi. Semua platform berlisensi SPA beroperasi di bawah domain .bet.br.

Aturan teknis yang masih akan menyusul

Detail operasional utama, termasuk data apa persisnya yang harus dikirim lembaga, dalam format apa, dan melalui saluran teknis mana, diserahkan kepada instruksi normatif terpisah yang belum diterbitkan. Setelah terbit, lembaga akan punya waktu 30 hari untuk menyiapkan sistem mereka. Tenggat 30 hari yang terpisah, dihitung sejak peraturan diterbitkan, berlaku bagi lembaga di luar sistem pesan Bank Sentral, yang wajib memberikan alamat kontak institusional kepada SPA. Dengan kata lain, rezim ini belum akan berjalan dengan kapasitas penuh hingga instruksi tersebut terbit.

Industri mendukung penindakan

Institut Brasil untuk Permainan yang Bertanggung Jawab (IBJR), sebuah badan industri, menyambut peraturan ini dalam pernyataan pada 16 September, menyebutnya "langkah maju yang penting dalam memerangi pasar ilegal." Menurut institut tersebut, memutus akses ke pembayaran termasuk senjata terkuat yang tersedia, karena operator yang tidak dapat menerima deposit atau membayar kemenangan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Institut itu juga berpendapat bahwa aturan ini membantu menyetarakan persaingan bagi platform berlisensi, yang harus memenuhi persyaratan teknis, pajak, dan perlindungan pemain yang diabaikan pesaing ilegal, serta mendesak penerapan yang cepat.

Latar belakang politik yang memanas

Peraturan ini menyasar operator tanpa lisensi, tetapi hadir ketika masa depan pasar berlisensi itu sendiri telah menjadi isu pemilu. Putaran pertama pemilu umum Brasil dijadwalkan pada 4 Oktober, dengan kemungkinan putaran kedua pada 25 Oktober. Dalam acara kampanye di Guarulhos, negara bagian São Paulo, pada 18 September, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan, "Saya sudah memutuskan akan mengakhiri bets," menggunakan sebutan lokal untuk perusahaan taruhan online. Berbicara di Florianópolis keesokan harinya, kandidat petahana itu mengatakan akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral sebelum mengambil tindakan konkret, tanpa merinci cakupan atau jadwal larangan apa pun.

Menteri Keuangan Dario Durigan mengatakan bahwa belum ada yang diputuskan. Pemerintah dikabarkan sedang membahas langkah untuk melarang game kasino online dan memberlakukan pembatasan baru pada taruhan olahraga, meskipun belum ada rancangan final yang diumumkan.

Apa pun hasil perdebatan itu, Peraturan 2.750 telah memindahkan sebagian besar beban penegakan ke sistem keuangan Brasil. Bagi bank, fintech, dan penyedia pembayaran, ujian sebenarnya dimulai begitu aturan teknis diterbitkan, dan jendela pemblokiran 24 jam menyisakan sedikit ruang bagi kepatuhan yang lambat.